Tidak Dikategorikan
-
Oleh : Farrel Haroon Jabar )* KUHP Nasional terbaru memiliki visi dan misi untuk lebih mengedepankan demokratisasi pada sebuah negara hukum dan terus menjamin adanya kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat ketika hendak menyalurkan kritikan mereka kepada pemerintah. Menyadari bagaimana kondisi dan situasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa ini memang…
-
Oleh : Bimo Ariyan Beeran )* Pemilihan umum (Pemilu) memang masih 1 tahun lagi tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain berkomitmen untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang damai dan bebas teror. Pengamanan makin diperketat agar acara 5 tahun sekali ini berlangsung dengan lancar tanpa ada ancaman…
-
Oleh : Rebecca Marian )* Secara de facto dan de jure, Papua merupakan salah satu wilayah yang tergabung dalam Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berhak melarang siapapun atau kelompok manapun yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan aksi terror dan separatis di kalangan masyarakat. Hingga saat ini, di…
-
Oleh : Shenna Aprilya Zahra )* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi akhir tahun 2022 lalu. Perppu ini sangat penting bagi pengusaha bidang makanan dan kosmetik karena mempercepat proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal sangat penting bagi pengusaha kuliner dan kosmetik, karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas…
-
Oleh : Saby Kosay )* Kelompok Separatis (KST) makin meresahkan masyarakat karena berkali-kali membuat kerusuhan di Papua. Oleh karena itu, tokoh masyarakat berperan aktif dalam menghalau KST dan mencegah agar mereka tidak menyakiti masyarakat di Papua. Sudah puluhan tahun KST, sebagai anak buah OPM, bercokol di Bumi Cendrawasih dan mereka selalu memiliki alasan yang sama:…
-
Oleh : Lukman Keenan Adar )* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi akhir tahun 2022. Perppu ini sangat dibutuhkan Indonesia karena berkat kehadirannya, stabilitas ekonomi akan membaik khususnya pasca terdampak Covid-19. Pandemi membuat semua hal berubah dan sayangnya ada sedikit kegoncangan di sektor…
-
Oleh : Ananda Prameswari )* Kurang dari 2 tahun lagi, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak, yakni pemilihan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Beragam upaya harus dilakukan demi terwujudnya pemilu yang aman dan damai. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk turut serta mengawal pesta demokrasi tersebut. Apalagi ajang pemilu memang…
-
Pontianak – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Propinsi Kalimantan Barat mengadakan acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Pontianak, pada Rabu (18/1/2023). Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat daerah setempat, pakar hukum, civitas akademika Pontianak, serta elemen masyarakat lainnya. Pakar hukum yang juga sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo…
-
JAKARTA – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember I Gede Widhiana menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru bersifat universal dan mengakomodir prinsip keadilan. Prinsip universal tersebut karena ada keseimbangan antara perbuatan dengan si pembuat. “Misal si pembuat bisa dimaafkan meski melakukan tindak pidana. Ini jadi ciri khas KUHP kita. Kedua mengakomodir value yang hidup di…
-
Oleh : Alif Fikri )* Politik identitas kerap menjadi isu yang banyak dibahas jelang Pemilu, hal ini dikarenakan politik identitas sangat rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif generasi muda untuk bersama-sama menangkal Politik Identitas pada Pemilu 2024 guna mewujudkan pesta demokrasi yang damai. Menjadikan agama sebagai senjata politik tentu saja…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 