Tidak Dikategorikan
-
Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 sudah di depan mata, dan sudah menjadi tugas dari seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dan sehat agar berjalannya pesta demokrasi tidak justru menjadi ajang untuk memecah belah kerukunan yang sudah terjalin diantara masyarakat dan mengancam stabilitas NKRI. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan, dalam UU…
-
JAKARTA – Ekonom Universitas Airlangga, Gigih Prihantono menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberi kepastian hukum untuk orang berinvetasi. Pasalnya, potensi peningkatan usaha dan investasi saat ini cukup baik, terutama peluang-peluang besar pasca Presidensi G20. “Indonesia masuk ke dalam radar negara yang memiliki daya tarik tinggi kepada investor,” kata…
-
Oleh : Farrel Haroon Jabar Pemerintah RI telah melakukan perhitungan yang mendetail dalam rangka upaya melakukan antisipasi akan adanya ancaman risiko resesi perekonomian global. Hal tersebut juga dilakukan dengan terus melakukan persiapan gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang dengan sangat matang dan sejak jauh hari. Perekonomian dunia memasuki tahun 2023 ini banyak pihak yang memprediksi…
-
Oleh : Timotius Gobay )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) makin meresahkan karena terus mengusik warga Papua. Mirisnya, di antara anggota KST ada yang masih berstatus pemuda. Mereka jadi anak buah kelompok berbahaya tersebut karena faktor ekonomi. Para pemuda dihimbau untuk sadar diri dan keluar dari KST, lalu melanjutkan hidup sebagai warga negara yang nasionalis.…
-
Oleh : Clara Diah Wulandari )* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tetap menjunjung semangat demokrasi di Indonesia dan sudah ada jaminan dari banyak pihak. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir, karena KUHP nasional telah mengakomodir banyak kepentingan masyarakat. Beberapa Pasal dalam KUHP versi baru dianggap kontroversial sebab diprediksi akan mengancam demokrasi, karena ada larangan menghina…
-
Oleh : Devi Putri Anjani )* Masyarakat Indonesia harus bisa menolak adanya praktik politik identitas pada ajang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Apalagi terkait dengan rumah ibadah, justru jangan sampai tempat suci tersebut malah digunakan untuk ajang berkampanye dan mencapai tujuan politik praktis. Politik identitas sendiri secara umum biasanya dikaitkan dengan segala…
-
Oleh : Fabian Aditya Pratama )* Perppu Cipta Kerja menghadirkan adanya kepastian dalam penjagaan keseimbangan akan perlindungan para buruh atau pekerja dan juga terus menjaga supaya keberlanjutan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha terus terjamin. Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).…
-
Oleh : Alif Fikri )* Rencana demonstrasi kelompok buruh menolak Perppu Cipta Kerja pada 6 Februari 2023 patut untuk ditolak karena rawan penyusup dan menghambat lalu lintas masyarakat. Ketidakpuasan terhadap Perppu Ciptaker tersebut sebaiknya dapat disalurkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu dasar dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2…
-
Oleh : Dwi Cahya Alfarizi )* Pers memiliki andil dalam pembangunan bangsa, melalui Pers lah segala berita tentang pemerintah, parlemen, sosial dan politik bisa diketahui oleh masyarakat secara luas, tak terkecuali hajat pemilihan umum (Pemilu) 2024, pers dianggap memiliki peran yang sangat strategis. Pers akan memiliki peran penting dalam membendung pembelahan sosial atau polarisasi yang…
-
Oleh : Saby Kosay )* Aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua masih terus melakukan penebaran tindakan teror yang dapat meresahkan para warga di Bumi Cenderawasih sendiri. Diperlukan tindakan tegas dari para aparat keamanan agar mengembalikan situasi kondusif di Tanah Papua. Rentetan aksi teror yang terus dilakukan oleh KST di Papua,…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 