Tidak Dikategorikan
-
Oleh : Tyas Permata Wiyana )* Penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena itu merupakan mandat yang diberikan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) untuk segera memperbaiki atau merevisi UU Cipta Kerja sebelumnya. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
-
Padang, Sumatera Barat – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlokasi di Santika Premier Hotel. Sumatera Barat, Padang, pada Rabu (11/1/2023). Bertindak sebagai narasumber, Guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Benny Riyanto menjelaskan bahwa KUHP baru atau nasional memiliki beberapa perubahan terutama pada jumlah…
-
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Sarman, Perppu Ciptaker bertujuan untuk mengurai benang kusut berbagai regulasi investasi. “Dulu, regulasi investasi memiliki birokrasi yang sangat panjang dan membuat negara kita tidak bisa berkompetisi…
-
Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Peran penting dari seluruh masyarakat Indonesia memang sama sekali tidak bisa dianggap sebelah mata, semuanya harus bisa saling bergotong-royong dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk bisa mencegah adanya ancaman aksi terorisme dan radikalisme menjelang akhir tahun 2022. Ketahanan nasional memang harus terus diperkuat, yang mana terdiri dari beberapa aspek, yakni…
-
Oleh : Mika Putri Larasati )* Pembangunan infrastruktur nasional sedang digenjot oleh pemerintah untuk menopang perekonomian Indonesia. Jika ingin berubah status menjadi negara maju maka yang perlu diperbaiki pertama kalinya adalah infrastruktur karena akan memudahkan mobilitas masyarakat. Sebagai WNI yang baik maka kita wajib membantu untuk membantu untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Pemerintah sangat gencar dalam pembangunan…
-
Oleh : Janu Farid Kesar )* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada Pasal-Pasal mengenai the living law (hukum adat). KUHP baru terbukti menjaga hukum adat karena dapat melestarikan hukum adat di Indonesia. Sebab sejak sebelum era kemerdekaan sudah ada hukum adat dan oleh karenanya perlu untuk dilestarikan, karena mengatur masyarakat adat agar lebih tertib. Indonesia terdiri…
-
Jakarta — Adanya Pasal Pidana Mati dalam KUHP baru, menjadi sebuah jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan pihak korban dan pelaku kejahatan. Anggota Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pemerintah, Yenti Gamasih menyatakan bahwa seharusnya masyarakat juga memikirkan bagaimana berada di posisi korban tindak pelaku kejahatan dan tidak sekedar memikirkan pelakunya saja. Hal tersebut…
-
Oleh : Rebecca Marian )* Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di Papua terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa memang pembangunan yang terus digencarkan oleh Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi sangatlah tepat sasaran dan juga tepat guna. Indonesia sejauh ini memang dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber…
-
Jakarta — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr. H. Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa sikap toleran harus dimiliki semua orang, dari agama apapun di Indonesia. Menurutnya, keamanan memang menjadi sebuah tanggung jawab seluruh masyarakat. Bukan hanya keamanan, menurut pria yang akrab disapa Gus Fahrur tersebut, moderasi juga akan terjadi apabila semua masyarakat memiliki pemahaman…
-
Jakarta, Pemberitaan di situs media online democrazy.id edisi 21 Desember 2022 berjudul “Beredar Flyer BIN dan Polri Gerak Batalkan Deklarasi Anies, Ini Respon NasDem”, yang juga menampilkan gambar flyer bertuliskan “BIN dan Polri Bergerak Batalkan Acara Deklarasi Anies di Berbagai Daerah”. Pada flyer tersebut menampilkan wajah Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan dengan Kapolri Jenderal…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 