Tidak Dikategorikan
-
Jakarta – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kitab hukum pidana yang sudah terlalu kuno karena nilai-nilai kolonialisme di dalamnya masih sangat kuat. KUHP memuat aturan-aturan yang belum signifikan dan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ketua Garda Milenial, Mohammad Rivaldi Dochmi mengatakan, kaum milenal atau pemuda memiliki keinginan yang kuat agar KUHP direvisi…
-
Oleh : Bima Prakarsa *) Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok produktif yaitu anak muda yang masuk kategori generasi Milenial dan Z. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menaruh perhatian serius kepada generasi muda Indonesia agar tidak menjadi korban propaganda radikalisme dan terorisme karena para pemuda generasi Z dan milenial rentan…
-
Oleh : Moses Waker )* Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, karena terbukti melakukan korupsi dan menerima gratifikasi senilai ratusan miliar rupiah. Perbuatan buruknya mencederai rakyat Papua dan mencoreng nama baik mereka. Korupsi harus dibabat dengan tuntas, agar masyarakat di Bumi Cenderawasih tidak menjadi korban. Sejak Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur Papua, rakyat…
-
JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menunggu waktu. Pemerintah saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang dinilai kontroversi. Akademisi Hukum Pidana dari Universitas Jember, Jawa Timur, I Gede Suarda mengatakan, sosialisasi yang telah dilakukan cukup efektif dalam meliterasi publik. “Saya pikir ini efektif dengan dialog publik…
-
JAKARTA – Tokoh Nahdlatul Ulama menilai Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebagai kompensasi penyesuaian harga BBM sudah tepat. Selain itu, penyesuaian harga BBM dan pemberian BLT BBM sudah melalui tahapan yang matang. “BLT BBM yang di gelontorkan sebagai upaya keseriusan pemerintah untuk masyarakat yang benar benar terdampak terhadap kenaikan BBM,” kata Ketua…
-
Oleh : Yogi Purbananda )* Pemanfaatan ekonomi digital memang harus dilakukan secara adil sehingga tercipta kesetaraan antar negara anggota G20, termasuk juga dalam lingkup nasional harus ada keadilan yang dapat dirasakan para UMKM. Maka KTT G20 memang momentum paling tepat untuk terus mendorongnya. Perkembangan informasi dan teknologi digital yang belakangan semakin masif terjadi membuat hampir…
-
Menjelang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menggelar doa bersama pada 26 Oktober di Penisula, ITDC, Nusa Dua, Badung untuk kelancaran dan kesukseskan acara perhelatan KTT G20. Melalui keterangan persnya, Gubernur Bali, Wayan Koster akan mengajak seluruh masyarakat Bali untuk turut berdoa bersama untuk…
-
Oleh: Panji Saputra )* Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sangat mampu untuk mewadahi basis hukum dengan paradigma memperbaiki orang dan bukanlah sekedar melakukan balas dendam, karena fokus utamanya memang menitikberatkan pada keadilan yang kolektif, restoratif dan rehabilitatif. Tatkala menghadiri Mudzakarah Hukum Nasional dan Hukum Islam di Gedung MUI, Jakarta Pusat, anggota Komisi III…
-
Salah satu forum dari penyelenggaraan G20, yakni forum B20 terus berupaya untuk bisa mewadahi dan mendorong agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu berperan sebagai penggerak perekonomian. Setidaknya dalam penyelenggaraan B20 tersebut ada beberapa rekomendasi kebijakan yang kemudian nantinya akan dilanjutkan dan diangkat kembali dalam KTT G20. Chair Trade & Investment Task Force B20,…
-
Oleh : Agung Priatna )* Masyarakat adat ikut terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh Presiden Jokowi. Dukungan tersebut diberikan agar tercipta pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejak bulan Agustus 2022 lalu, tahapan persiapan pemindahan telah dimulai dengan pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara. Terkait hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf…