Tidak Dikategorikan
-
Oleh : Gita Oktaviani )* Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui berbagai program strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, terutama UMKM, mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar…
-
Oleh : Naomi Leah Christine )* Digitalisasi UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar global dan meningkatkan daya saingnya. Pemerintah, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh BUMN, terus berupaya mempercepat transformasi digital sektor ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.…
-
Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran oleh Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri menyebut efisiensi anggaran merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menutup kebocoran yang selama ini terjadi. Didin menegaskan langkah Prabowo merupakan langkah korektif yang sangat diperlukan.…
-
Jakarta – Dalam upaya mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk pos anggaran yang kurang produktif, ke sektor-sektor yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah…
-
Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran negara pada tahun 2025. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi beban negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana yang lebih produktif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo mengawasi langsung pelaksanaan tutup buku APBN di…
-
Jakarta – Pemerintahan Indonesia memberikan jaminan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengefisienkan anggaran merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Tahun 2025 Presiden memiliki prioritas sehingga wajar melakukan efisiensi anggaran. Langkah efisiensi anggaran ini merupakan…
-
JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban fiskal, tetapi juga memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta,…
-
Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kebijakan ini menargetkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang akan dialihkan ke salah satunya ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, dan swasembada pangan. Menteri…
-
Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran di beberapa kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Presiden Prabowo memastikan bahwa efisiensi anggaran akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Target efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden…
-
Jakarta – Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Inpres tersebut meminta Kementerian/Lembaga dan Daerah memangkas belanja-belanja yang dianggap memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 