rinitimur
-
Pontianak – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Propinsi Kalimantan Barat mengadakan acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Pontianak, pada Rabu (18/1/2023). Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat daerah setempat, pakar hukum, civitas akademika Pontianak, serta elemen masyarakat lainnya. Pakar hukum yang juga sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo…
-
JAKARTA – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember I Gede Widhiana menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru bersifat universal dan mengakomodir prinsip keadilan. Prinsip universal tersebut karena ada keseimbangan antara perbuatan dengan si pembuat. “Misal si pembuat bisa dimaafkan meski melakukan tindak pidana. Ini jadi ciri khas KUHP kita. Kedua mengakomodir value yang hidup di…
-
Oleh : Alif Fikri )* Politik identitas kerap menjadi isu yang banyak dibahas jelang Pemilu, hal ini dikarenakan politik identitas sangat rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif generasi muda untuk bersama-sama menangkal Politik Identitas pada Pemilu 2024 guna mewujudkan pesta demokrasi yang damai. Menjadikan agama sebagai senjata politik tentu saja…
-
Oleh : Tyas Permata Wiyana )* Penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena itu merupakan mandat yang diberikan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) untuk segera memperbaiki atau merevisi UU Cipta Kerja sebelumnya. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
-
Padang, Sumatera Barat – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlokasi di Santika Premier Hotel. Sumatera Barat, Padang, pada Rabu (11/1/2023). Bertindak sebagai narasumber, Guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Benny Riyanto menjelaskan bahwa KUHP baru atau nasional memiliki beberapa perubahan terutama pada jumlah…
-
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Sarman, Perppu Ciptaker bertujuan untuk mengurai benang kusut berbagai regulasi investasi. “Dulu, regulasi investasi memiliki birokrasi yang sangat panjang dan membuat negara kita tidak bisa berkompetisi…
-
Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Peran penting dari seluruh masyarakat Indonesia memang sama sekali tidak bisa dianggap sebelah mata, semuanya harus bisa saling bergotong-royong dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk bisa mencegah adanya ancaman aksi terorisme dan radikalisme menjelang akhir tahun 2022. Ketahanan nasional memang harus terus diperkuat, yang mana terdiri dari beberapa aspek, yakni…
-
Oleh : Mika Putri Larasati )* Pembangunan infrastruktur nasional sedang digenjot oleh pemerintah untuk menopang perekonomian Indonesia. Jika ingin berubah status menjadi negara maju maka yang perlu diperbaiki pertama kalinya adalah infrastruktur karena akan memudahkan mobilitas masyarakat. Sebagai WNI yang baik maka kita wajib membantu untuk membantu untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Pemerintah sangat gencar dalam pembangunan…
-
Oleh : Janu Farid Kesar )* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada Pasal-Pasal mengenai the living law (hukum adat). KUHP baru terbukti menjaga hukum adat karena dapat melestarikan hukum adat di Indonesia. Sebab sejak sebelum era kemerdekaan sudah ada hukum adat dan oleh karenanya perlu untuk dilestarikan, karena mengatur masyarakat adat agar lebih tertib. Indonesia terdiri…
-
Jakarta — Adanya Pasal Pidana Mati dalam KUHP baru, menjadi sebuah jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan pihak korban dan pelaku kejahatan. Anggota Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pemerintah, Yenti Gamasih menyatakan bahwa seharusnya masyarakat juga memikirkan bagaimana berada di posisi korban tindak pelaku kejahatan dan tidak sekedar memikirkan pelakunya saja. Hal tersebut…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 