rinitimur
-
Oleh : Gavin Asadit )* Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Maret 2025 telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi kembalinya konsep dwifungsi TNI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik. Namun, para pembuat undang-undang menegaskan…
-
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa momentum mudik Lebaran 2025 dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Airlangga, setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), belanja masyarakat meningkat secara signifikan, mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. “Ya tentu kita berharap sih setiap kali hari raya ekonomi…
-
Jakarta – Momentum Lebaran 2025 menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat tajam. Hal ini dikarenakan serangkaian kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa optimalisasi berbagai stimulus dari pemerintah, seperti bansos, diskon tiket pesawat, dan diskon tarif tol, diharapkan…
-
Oleh: Dhita Karuniawati )* Libur Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai waktu berkumpul bersama keluarga dan sahabat, liburan ini juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan libur Lebaran 2025 secara optimal, berbagai sektor ekonomi di daerah dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Setiap tahunnya, jutaan orang melakukan perjalanan…
-
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkapasitas. Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.Ketua DPR RI,…
-
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) akan melibatkan partisipasi publik secara luas. Wakil Ketua Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa DPR akan bersikap terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat dalam penyusunan revisi RUU Polri dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hinca menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam…
-
Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Komitmen ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam proses legislasi yang terus dijaga oleh DPR RI, khususnya Komisi III yang bertanggung jawab dalam pembahasan…
-
Oleh: Hendri Rahardjo Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus memastikan kejelasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat reformasi dan profesionalisme, RUU ini akan menghadirkan institusi Polri yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. RUU ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun…
-
Oleh : Ricky Rinaldi Mendukung petani dan nelayan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Pemerintah, melalui kerja sama dengan MBG, terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi petani dan nelayan untuk berkembang lebih…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 