Masyarakat Beradab Tak Hujat Pemimpin, Pentingnya Saling Menghargai dalam Kesantunan

Oleh : Rere Gunawan )*

Masyarakat yang beradab tidak akan pernah menghujat pemimpinnya dan senantiasa mencerminkan sikap saling menghargai dalam kesantunan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana adat nilai-nilai ketimuran yang memang identik dengan bangsa Indonesia.

Cerminan masyarakat beradab yakni mereka yang mampu senantiasa terus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kemampuan untuk berperilaku santun, utamanya ketika berhadapan dengan pemimpin.

Meski terkadang terdapat perbedaan pandangan atau kebijakan yang kurang setuju, namun hendaknya masyarakat yang beradab itu tidak akan pernah menghujat atau bahkan mencaci maki pemimpin mereka.

Pasalnya, dengan menghujat justru hanya akan merendahkan diri sendiri dan semakin merusak hubungan sosial dalam tatanan masyarakat. Sebaliknya, dengan memiliki cara-cara yang lebih bijaksana dan konstruktif dalam menyampaikan kritik, maka akan terwujud stabilitas bangsa.

Akhir-akhir ini, terdapat sebuah upaya dari segelintir kelompok atau pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab berusaha untuk mendiskreditkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya.

Salah satu yang menjadi sasaran yakni adanya tudingan kepada Kaesang Pangarep, yang dituduh menerima gratifikasi dalam bentuk penggunaan pesawat jet pribadi untuk pergi ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu bersama istrinya. Bukan hanya itu, namun Kaesang juga dituding sempat menghilang dan tidak kunjung melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal tersebut.

Jelas sekali bahwa seluruh tudingan tersebut tersebar tanpa ada dasar yang jelas, dan menjadi contoh dari perilaku tidak beradab yang sangat merusak kepercayaan publik dan mengganggu keharmonisan masyarakat.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI) itu sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi apapun kepada KPK, apalagi terkait dengan tudingan gratifikasi karena memang dia bukan pejabat publik atau penyelenggara negara.

Maka sudah jelas bahwa secara hukum dia tidak terkait dengan seluruh hal tersebut. Lebih dari itu, adanya berita bahwa Kaesang menghilang sendiri sama sekali tidak benar, karena sejak tanggal 28 Agustus 2024 lalu dia sudah berada di Jakarta dan langsung terlibat dalam berbagai kegiatan di Kantor DPP PSI untuk memimpin agenda rapat.

Terbukti, bahwa pada hari Rabu (4/9) sore hari, dirinya tiba di Kantor DPP PSI Jakarta Pusat. Kemunculannya sebagai bukti nyata bahwa memang Ketum PSI itu sebenarnya sama sekali tidak menghilang sebagaimana isu yang beredar di media sosial.

Secara terpisah, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni juga menegaskan sekaligus membantah keras berita miring yang menceritakan bahwa seolah Kaesang menghilang, padahal nyatanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus 2024.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai bahwa KPK sama sekali tidak perlu melakukan panggilan kepada Ketum PSI itu karena memang dirinya sama sekali bukan sebagai penyelenggara negara.

Dengan demikian, menjadikan tidak ada keterikatan dengan aturan sebagaimana yang berlaku untuk para pejabat publik. Kaesang tetap saja seorang yang swasta, sehingga misalnya dia hendak menyewa jet pribadi sekalipun, maka seluruhnya menjadi hak miliknya dan tidak perlu ada KPK di sana.

Senada, Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga turut mengkiritk dan menanyakan balik mengapa KPK hendak melakukan panggilan kepada Kaesang untuk berklarifikasi padahal statusnya sama sekali bukan sebagai pejabat publik.

Adanya penyebaran isu tersebut tidak hanya merupakan upaya serangan secara personal saja, tetapi juga berupaya untuk menciptakan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Karena menjadikan Kaesang yang sebenarnya memiliki hak sebagai warga negara untuk beraktivitas tanpa dipermasalahkan, namun mendapatkan tuduhan tidak berdasar.

Berbicara mengenai masyarakat beradab, hendaknya mampu terus menjaga kehormatan dan martabat dengan tidak menghujat pemimpin ataupun keluarganya dan siapapun dengan tuduhan yang tidak berdasar.

Sebagai masyarakat beradab, seharusnya mampu memahami bahwa kritik hendaknya disampaikan secara konstruktif, dan bukan justru melalui hujatan atau fitnah, karena sikap demikian hanya menunjukkan ketidakintegritasannya seseorang.

Masyarakat yang beradab tidak akan menghujat pemimpin termasuk siapapun, apalagi dengan menggunakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Terlebih, sejauh ini memang seluruh tuduhan terhadap Kaesang Pangarep sama sekali tidak terbukti kebenarannya, dan penyebaran berita hoaks itu hanya menciptakan sebuah kegaduhan yang tidak perlu terjadi sebenarnya.

Sebaliknya, masyarakat yang bijak akan selalu mengedepankan kesantunan dan saling menghargai dalam berinteraksi, utamanya dalam menjalankan kritik terhadap pemimpin. Kesantunan dan saling menghargai sendiri bukan hanya sebagai tanda masyarakat beradab, tetapi juga kunci penting untuk menjaga keharmonisan sosial, persatuan dan stabilitas negara.

Dalam suasana politik yang semakin kompleks, terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 seperti sekarang ini, maka sikap saling menghargai dalam kesantunan adalah menjadi landasan sangat penting untuk dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

)* Penulis adalah Pengamat Isu Politik10 Tahun Pemerintahan Jokowi Bawa Indonesia Lebih Maju

Oleh: Rahman Sani Hidayat )*

Selama masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia telah membawa perubahan besar yang mengarahkan negara ini ke jalur kemajuan yang lebih cepat dan inklusif. Dari pembangunan infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga akselerasi transformasi digital, berbagai kebijakan yang diterapkan selama dua periode kepemimpinannya bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global

Satu dekade Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap konsisten menjalankan visi besarnya, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran Timur hingga barat Indonesia. Mulai dari wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan di masa pemerintahan Jokowi sejumlah mega proyek dan infrastruktur mengalami pencapaian yang signifikan. Di antaranya adalah Pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), penambahan ruas jalan tol mencapai 2.143 KM. Pesatnya Pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pengurangan biaya logistik.

Selain itu, pada masa pemerintahan Jokowi, juga sukses membangun 27 bandar udara baru, mendirikan 295 pelabuhan besar dan kecil, serta sebanyak 229 bendungan beroperasi di 18 provinsi. Selanjutnya, terdapat juga 1,3 juta hektar saluran irigasi baru berhasil dibangun. Bahkan menghadirkan 39 trayek tol laut yang singgah di 115 pelabuhan dengan 1.070 kapal perintis.

Tidak hanya itu, dalam kurun waktu 10 tahun Indonesia juga mampu menghadirkan moda transportasi modern, mulai dari MRT, LRT, hingga kereta cepat Jakarta Bandung Whoosh. Pemerintahan di era Jokowi juga membangun 1.683,44 KM’SP dan sukes membangun jalur kereta api pertama di Sulawesi. Serta membangun 65.235 unit rumah susun dan juga merehabilitasi serta merenovasi 1.770 fasilitas pendidikan.

Dalam pidato di Sidang Umum Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2024 Presiden Jokowi menggarisbawahi capaian pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun terakhir serta visi ke depan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan merata. Presiden Jokowi memulai pidatonya dengan mengucap syukur atas keberhasilan pemerintah dalam membangun fondasi dan peradaban baru melalui pendekatan pembangunan yang Indonesiasentris. Presiden juga menyoroti bagaimana pembangunan yang merata dan berkeadilan telah memperkuat persatuan bangsa. Ketangguhan bangsa Indonesia juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang makin memanas.

Di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan stabil di atas 5 persen. Bahkan, beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Maluku Utara mencatat prestasi luar biasa dengan pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen.

Presiden Jokowi juga mencatat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang tetap berada di kisaran 2-3 persen, di saat banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi yang luar biasa. Selain itu, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024, dan angka stunting turun signifikan dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.

Berbagai program perlindungan sosial juga telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Pra Kerja telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat telah membiayai layanan kesehatan untuk lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun.

Selain itu, Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar telah mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Selain itu, Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama ini adalah pembangunan yang inklusif, menyentuh semua lapisan masyarakat, dan membuka peluang bagi pertumbuhan bersama. Ini adalah pembangunan yang masyarakat Indonesia cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, serta pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama. 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, telah banyak prestasi yang ditorehkan dan program untuk menunaikan janji kemerdekaan. Pembangunan yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memakmurkan kehidupan masyarakat. 
Di sisi lain, menurut Zulkifli Hasan di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan kompak menjaga persatuan nasional. Sementara pada saat yang bersamaan banyak negara yang bergejolak konflik internal sehingga menghambat pembangunan.

10 tahun pemerintahan Jokowi telah membawa perubahan signifikan yang menggerakkan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Melalui segala prestasi yang telah ditorehkan, Jokowi telah menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

)* Analis Ekonomi

Oleh: Muhammad Adam

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya kerap kali menjadi sasaran dari banyaknya isu ataupun narasi disinformasi di dunia digital maupun media sosial.

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi juga sebenarnya menyimpan ancaman, yakni karena sangat mudah siapapun untuk mengakses informasi dalam bentuk apapun, bukan tidak mungkin semakin mempermudah penyebarluasan hoaks termasuk disinformasi, yang bahkan bisa menyasar kepada siapa saja tidak terkecuali Kepala Negara.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi segenap elemen masyarakat untuk terus mengutamakan fakta sebagaimana apa yang secara riil terjadi di lapangan serta melakukan crosscheck terlebih dahulu dengan tidak terlalu mudah mempercayai informasi dalam bentuk apapun, utamanya yang berasal dari media sosial dan belum dapat dipastikan kebenaran atau sumbernya.

Pada era yang serba digital seperti sekarang ini, informasi memang sangat cepat menyebar, yang mana penyebaran tersebut juga memiliki tantangan tersendiri yakni adanya berita hoaks atau disinformasi yang bertebaran di mana-mana sebagai hal serius yang harus masyarakat hadapi.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan disinformasi sendiri bukan hanya bisa merugikan individu yang menjadi sasaranya saja, namun juga sekaligus dapat sangan merusak tatanan sosial serta mengancam stabilitas negara.

Untuk terus menjaga keutuhan bangsa dan mampu adanya akses informasi yang akurat, maka menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk senantiasa mengutamakan fakta dan melawan disinformasi.

Salah satu contoh adanya disinformasi yang baru-baru ini muncul adalah isu yang berkaitan dengan anak bungus Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Dirinya dituding ‘menghilang’ dan juga tersandung dalam dugaan kasus gratifikasi.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Raja Juli Antoni mengatakan bahwa posisi Kaesang saat ini berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024 lalu. Bahkan, Ketua Umum PSI itu juga sempat memimpin rapat koordinasi (rakor) finalisasi dukungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi. Hampir setiap hari sejak tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Kaesang memang selalu berkantor di DPP PSI.

Jelas sekali bahwa kabar tersebut bukan hanya tidak berdasar, namun juga sekaligus sangat menyesatkan. Pasalnya, fakta mengungkapkan Kaesang sama sekali tidak pernah menghilang dan juga tidak terlibat dalam kasus gratifikasi apapun.

Sebagai seorang pengusaha muda, Kaesang juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dirinya juga sama sekali bukanlah seorang pejabat publik.

Walikota Medan, Bobby Nasution turut mempertanyakan adanya tudingan dugaan gratifikasi yang meminta supaya Kaesang melakukan klarifikasi di KPK. Pasalnya, posisi Ketum PSI itu sama sekali bukan pejabat publik sehingga tidak memiliki kewajiban melakukan klarifikasi.

Senada, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily juga menilai bahwa Kaesang Pangarep seharusnya tidak terikat dengan aturan hukum mengenai penggunaan jet pribadi pada saat dirinya bepergian ke Amerika Serikat (AS) karena bukan menjadi penyelenggara negara atau pejabat negara.

Meski di tengah gempuran berbagai macam disinformasi, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sejatinya pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode atau 10 tahun di bawah nahkodanya, terbukti telah mencatatkan banya sekali prestasi yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia.

Menjadi salah satu pencapaian terbesar adalah bagaimana infrastruktur yang kini menjadi jauh lebih merata di berbagai daerah. Ada banyak program pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan jembatan telah membukakan aksesibilitas yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil sekalipun yang sebelumnya sulit terjangkau.

Semua hal itu berkat adanya gebrakan dari Presiden Jokowi untuk menggencarkan pembangunan dengan paradigma utama Indonesiasetris, sehingga sudah tidak lagi Jawasentris atau hanya berpusat di Pulau Jawa saja.

Kemudian dalam bidang ekonomi, meski di tengah banyaknya tantangan global yang penuh ketidakpastian, namun nyatanya Kepala Negara berhasil terus mengupayakan negara ini tetap stabil perekonomian nasionalnya.

Sebagai masyarakat yang bijak, hendaknya seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk bersama melawan adanya penyebaran disinformasi dengan cara terus mengutamakan fakta dan selalu mengedepankan verifikasi informasi.

Karena dalam era informasi yang begitu cepat berubah seperti saat ini, ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima serta menyebarkan berita merupakan sebuah hal yang sangat penting. Dengan menyaring informasi yang tersebar dan tidak sembarang membagikannya, maka sebenarnya masyarakat sudah turut serta dalam menjaga stabilitas sosial dan politik negara.

Lebih dari itu, dengan terus mendukung penuh kebenaran, maka masyarakat juga membantu melindungi kehormatan dan reputasi individu yang menjadi korban akan disinformasi tersebut. Mari bersama menjadikan penyebaran fakta dan kebenaran sebagai sebuah bagian dari budaya sehari-hari. Karena dengan demikian, masyarakat sama saja telah berkontribusi dalam membangun Indonesia yang jauh lebih baik dan bermartabat.

*) Lapak Baca Indonesia