Tidak Dikategorikan
-
Jakarta – Pemerintah saat ini sedang mematangkan kebijakan strategis dalam pemanfaatan tanah-tanah terlantar dengan mengalihkannya kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan secara produktif, mempersempit celah konflik agraria, serta memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyatakan…
-
Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong terciptanya ekonomi yang produktif dan inklusif. “Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026, pemerintah mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,”…
-
Jakarta — Pemerintah menetapkan program-program sosial sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kebijakan anggaran tahun depan diarahkan untuk menjawab langsung kebutuhan masyarakat, terutama melalui program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar penguatan sumber daya manusia dan sektor kesehatan. “Yang kami laporkan tadi…
-
Oleh Rahmat Srigati Darmono )* Praktik pengoplosan beras merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam distribusi pangan yang sangat merugikan konsumen. Tidak hanya mengurangi kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat, tindakan ini juga mengganggu ekosistem pasar dan menurunkan efektivitas berbagai kebijakan ketahanan pangan yang telah dirancang dengan matang oleh pemerintah. Karena itu, langkah peningkatan pengawasan melalui sistem…
-
Oleh: Dewi Sri Andini* Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menanggapi maraknya kasus peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencederai hak konsumen, tetapi juga mengganggu stabilitas distribusi pangan nasional serta kepercayaan publik terhadap produk kebutuhan pokok. Dalam merespons situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama lembaga-lembaga terkait menggulirkan kebijakan…
-
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak konsumen, khususnya terkait keamanan dan mutu pangan pokok seperti beras. Langkah ini menyusul temuan peredaran beras oplosan dalam kemasan premium yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Melalui kolaborasi lintas kementerian dan penguatan regulasi teknis, pemerintah mempertegas pengawasan terhadap praktik curang yang merugikan masyarakat. Direktur Jenderal…
-
JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan sistem pelacakan digital berbasis teknologi untuk menindak praktik pengoplosan beras kualitas rendah yang belakangan kembali marak, khususnya dalam kasus peredaran beras subsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras premium palsu di Provinsi Riau. Pengungkapan kasus terbaru oleh Polda Riau menunjukkan pelaku menggunakan dua modus: mencampur beras medium dengan…
-
Jakarta – Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatat penurunan angka kemiskinan pada Maret 2025 menjadi 23,85 juta orang atau 8,47% dari total penduduk, turun 0,21 juta dibanding September 2024. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menyambut positif capaian ini sebagai bukti efektivitas “jurus terpadu” penekanan kemiskinan yang diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo…
-
Jakarta – Langkah pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara sistematis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata. Data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi bukti bahwa strategi besar yang diterapkan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan…
-
Oleh: Muhammad Indra Cahya )* Pendidikan adalah hak setiap anak yang wajib dijamin negara. Meskipun akses pendidikan terus diperluas, sejumlah anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mencerdaskan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Sekolah Rakyat.…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 