Tidak Dikategorikan
-
Jakarta — Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memastikan setiap anak bangsa mendapat akses pendidikan yang layak. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir di tengah masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjawab langsung tantangan kesenjangan pendidikan yang masih ada. Sekolah Rakyat bukan sekadar ruang belajar alternatif, melainkan langkah strategis dan inklusif…
-
Jakarta – Pendidikan inklusif merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat berperan sentral sebagai pelopor pendidikan inklusif yang tidak hanya memberi ruang belajar bagi semua, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keberagaman. Sekolah Rakyat merupakan inisiatif berbasis komunitas yang tumbuh dari bawah, menjawab langsung kebutuhan pendidikan…
-
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program berdampak langsung. Salah satu program unggulan yang diperluas dengan dukungan penuh adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi solusi nyata untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala…
-
Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan secara penuh sejak Januari 2025 terbukti membawa dampak positif yang signifikan terhadap siswa-siswa sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan gizi yang layak bagi peserta didik. Setidaknya terdapat…
-
JAKARTA-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui program penyediaan rumah subsidi yang terjangkau. Sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh di seluruh Indonesia, dengan penyerahan simbolis 100 unit pertama dijadwalkan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei…
-
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi bagi kalangan buruh sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kesejahteraan pekerja. Langkah strategis tersebut menjadi salah satu upaya konkret pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan hunian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya menjanjikan, realisasi program ini dimulai dari tindakan…
-
Oleh : Andre Lesmana )* Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam memastikan kelompok pekerja memperoleh hak-hak dasar yang layak. Salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada para buruh adalah melalui program perumahan untuk buruh, yaitu penyediaan hunian terjangkau yang layak huni untuk para pekerja dan keluarganya. Program ini tidak hanya mencerminkan…
-
Jakarta – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kali ini membawa semangat baru dalam reformasi hukum yang mengedepankan nilai kebangsaan dan perlindungan hak asasi manusia. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan serupa sempat dilakukan pada tahun 2012 namun terhenti…
-
Oleh: Nisa Amalia )* Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai babak baru dalam penguatan sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga berkeadilan secara substansial. Upaya untuk merevisi…
-
Oleh: Andi Suryatma )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan langkah tegas dalam mendorong penguatan sistem hukum nasional melalui percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan normatif, tetapi lebih jauh merupakan manifestasi nyata dari agenda…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 