Tidak Dikategorikan
-
Oleh: Sylvia Mote *) Gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 kembali menjadi sorotan publik. Aksi tersebut, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi, justru meninggalkan catatan kelam akibat munculnya tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas. Peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek daring dalam kericuhan menjadi pengingat bahwa demonstrasi yang keluar dari jalur…
-
Oleh : Gavin Asadit )* Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada Agustus hingga September 2025 meninggalkan catatan serius bagi pemerintah sekaligus bagi kita semua sebagai warga digital. Aspirasi publik adalah bagian esensial dari demokrasi—ia menjaga pemerintah tetap akuntabel dan membuka ruang koreksi yang sehat. Namun situasi di lapangan juga memperlihatkan sisi gelap komunikasi era platform: arus…
-
Oleh: Aleandra Rahmat*) Dalam beberapa hari terakhir, suasana nasional menghadapi ujian berat. Gelombang demonstrasi menyebar ke berbagai daerah, hal ini memicu keresahan hingga potensi kericuhan. Dalam situasi ini, peran tokoh masyarakat dan pemerintah menjadi sangat krusial karena hanya melalui kesadaran kolektif dan semangat menjaga ketertiban aspirasi rakyat bisa disampaikan dengan bermartabat, dan stabilitas bangsa tetap…
-
Jakarta – Pentingnya menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan kerusuhan, sembari mengajak publik untuk tetap mengedepankan ketertiban, keamanan, dan kehormatan bersama. Sejumlah tokoh agama dan akademisi menyampaikan pesan kebangsaan untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika sosial politik yang sedang berlangsung. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud,…
-
Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dijamin oleh sistem demokrasi Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi sarana koreksi atas potensi kekeliruan dalam pelaksanaan pemilu, tetapi juga menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan. Dengan adanya PSU, masyarakat diberikan keyakinan bahwa setiap suara dihargai dan…
-
Oleh : Nanda Syfitri )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sebuah kontestasi demokrasi merupakan mekanisme yang sah dan konstitusional untuk menjawab sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU harus dipahami sebagai upaya memperbaiki proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Namun, setelah…
-
JAKARTA – Dinamika politik pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah tidak mengurangi tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik di Kalimantan Tengah maupun Papua, proses demokrasi yang berjalan sesuai koridor hukum dinilai menjadi penegasan bahwa mekanisme konstitusional tetap menjadi pijakan utama. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah,…
-
Jakarta – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang baru saja selesai dilaksanakan di sejumlah daerah menjadi perhatian publik luas. Meski penuh dinamika, masyarakat menunjukkan kedewasaan politik dengan menerima hasil akhir PSU secara solid dan terbuka. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan agenda nasional yang menuntut stabilitas dan persatuan di tengah beragam tantangan. Kesolidan masyarakat…
-
Oleh: Dhita Karuniawati )* Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam menjaga stabilitas tersebut, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi yakni TNI fokus menjaga pertahanan negara, sementara Polri bertugas memelihara keamanan…
-
Oleh : Ivan Hertanto )* Dalam kehidupan berdemokrasi, unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ketika aksi tersebut berubah arah menjadi tindakan anarkis, merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat, maka negara wajib hadir untuk menegakkan hukum dan menjaga stabilitas. Dalam konteks ini, langkah…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 