Tidak Dikategorikan
-
Oleh: Eleine Pramesti *) Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas dalam negeri, namun juga menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja secara masif. Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium, Melati Sarnita mengatakan proyek hilirisasi yang tengah dilakukan…
-
Papua- Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM kembali menuai penolakan keras karena dinilai menghidupkan kembali narasi separatis yang merusak persatuan nasional. Salah satu figur sentral masyarakat adat, Yanto Eluay, menyatakan dengan tegas bahwa peringatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur orang asli Papua yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Dalam pernyataan resminya, Yanto Eluay menyampaikan bahwa…
-
Jayapura – Penetapan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun TPNPB-OPM yang merupakan gerakan separatis dan kekerasan, kembali menuai penolakan luas dari tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan persatuan. “Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa…
-
Oleh: Theresia Mote* Setiap bangsa memiliki momen penting yang menjadi tonggak sejarah perjuangan, tetapi tidak semua tanggal layak dirayakan sebagai hari peringatan. Klaim 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan hanya tidak mencerminkan semangat kemajuan dan kemanusiaan, penetapan tanggal ini justru menjadi simbol glorifikasi kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat…
-
Oleh : Elias Wanimbo )* Penetapan 1 Juli oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sebagai hari ulang tahun mereka merupakan sebuah simbol provokasi yang merongrong keutuhan nasional dan merusak masa depan masyarakat Papua. Hal ini juga bertentangan dengan upaya konsisten pemerintah membangun masa depan Papua yang damai dan sejahtera. Dalam konteks ini, penolakan…
-
Oleh : Dwi Sulistyorini)* Judi daring telah menjelma menjadi ancaman serius yang menggerogoti sendi-sendi masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga kesehatan mental dan ketahanan sosial. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kota besar, melainkan sudah menyebar hingga ke pelosok desa, menembus berbagai lapisan usia, dari remaja hingga lansia. Dalam laporan terbaru, Rumah Sakit Jiwa (RSJ)…
-
Pemerintah mencatat lonjakan signifikan dalam program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan peningkatan kuota dari 250 ribu unit menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah-wilayah baru yang menjadi lokasi pembangunan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait,…
-
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan penyaluran dana melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono mengatakan bahwa hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp12,59 triliun…
-
Oleh: Farhan Permana )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses masyarakat terhadap hunian yang layak melalui program rumah subsidi. Lebih dari sekadar proyek pembangunan fisik, program ini mencerminkan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif. Dengan menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, negara tidak hanya menjawab kebutuhan dasar warganya,…
-
Oleh: Maulida Alfi )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh rakyat, terutama bagi keluarga muda dan kelompok berpenghasilan rendah. Melalui program rumah subsidi yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), negara hadir untuk menjawab tantangan kepemilikan hunian yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Menteri PKP, Maruarar…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 