Tidak Dikategorikan
-
Oleh : Ridwan Kurnia )* Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026 akhirnya membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas utama pembahasan. Keputusan tersebut menandai bagaimana langkah besar DPR dan pemerintah dalam merespons 17+8 suara rakyat yang selama ini menuntut komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Pergeseran posisi RUU…
-
Jakarta – Pemerintah memastikan langkah serius dalam merespons dinamika demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk berdialog dengan masyarakat dan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan serta korban lainnya. Presiden Prabowo menekankan bahwa tuntutan…
-
JAKARTA – Pemerintah memastikan langkah tegas dalam menindaklanjuti jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan terbuka terhadap usulan pembentukan tim investigasi independen guna mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob, serta sejumlah korban lainnya. “Masuk akal dan bisa…
-
Oleh: Indah Prameswari)* Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menyiapkan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas penyebab serta aktor di balik demo yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025. Aksi yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta memicu kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan nasional. Anggota DPR…
-
Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk tim investigasi independen dalam rangka menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi rakyat, melainkan merespons secara serius desakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap…
-
JAKARTA — DPR RI resmi menjawab aspirasi publik dengan menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025. Keputusan tersebut menjadi langkah konkret parlemen dalam menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mendengar suara…
-
JAKARTA — DPR RI secara resmi telah menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta menunda seluruh moratorium kunjungan ke luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan. Keputusan tersebut diberlakukan sejak 31 Agustus 2025 sebagai wujud nyata dari bagaimana komitmen kuat seluruh anggota parlemen dalam menindaklanjuti adanya aspirasi masyarakat terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat. Mengenai hal itu,…
-
Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui berbagai aksi besar di banyak…
-
Oleh : Faradiba Quena )* DPR RI telah menunjukkan bagaimana langkah nyata dari keberpihakan parlemen tersebut terhadap suara rakyat dengan bergerak cepat dalam mengambil langkah mencabut tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Keputusan itu bukan hanya sekadar melakukan pemangkasan fasilitas saja, melainkan juga sekaligus sebagai bentuk komitmen politik kuat yang langsung menjawab tuntutan…
-
Manokwari – Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua menegaskan pentingnya menjaga ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para tokoh menilai, dinamika politik di tingkat nasional, termasuk aksi di Jakarta dan kota-kota besar lain, tidak semestinya memengaruhi stabilitas di Papua yang selama ini dikenal…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 