Tidak Dikategorikan
-
Pemerintah Optimalkan Program Pertanian untuk Wujudkan Swasembada Pangan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja di pedesaan. Melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, hingga penguatan hilirisasi, program ini diyakini mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman…
-
Oleh: Dhita Karuniawati )* Stabilitas harga pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa harga pangan yang stabil tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga erat hubungannya dengan kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab…
-
Oleh : Agus Marwan )* Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri…
-
JAKARTA – Gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah yang berujung kerusuhan menimbulkan keprihatinan luas. Aksi yang semula dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi tindak anarkis, merusak fasilitas publik hingga mengganggu ketertiban umum. Situasi ini bukan hanya mencederai wajah demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas nasional. Dalam kondisi tersebut, soliditas TNI dan Polri menjadi kunci utama menjaga…
-
Jakarta – Soliditas TNI dan Polri kembali ditegaskan di tengah maraknya penyebaran hoaks dan narasi provokatif pasca kericuhan demonstrasi akhir Agustus lalu. Mabes TNI memastikan tidak akan tinggal diam terhadap berbagai upaya yang mencoba mengadu domba dua institusi penjaga keamanan negara tersebut. Kapuspen TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa langkah hukum akan ditempuh terhadap…
-
Oleh: Qolbi Nur Muhammad (* Dalam dinamika kehidupan berbangsa, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan ini kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak dengan melakukan provokasi hingga berujung pada tindakan anarkis. Dalam situasi seperti inilah,…
-
Oleh: Alexander Royce *) Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus lalu seketika berubah menjadi kerusuhan besar. Dari yang mulanya hanya aksi protes atas kebijakan tunjangan parlemen dan kasus tragis seorang pengemudi ojek online, berkembang menjadi rangkaian kekerasan massal. Gedung DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Situasi…
-
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dorongan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan parlemen sungguh memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Saat ini, DPR resmi mengambil alih RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif parlemen sekaligus menempatkannya dalam prioritas…
-
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengambil langkah strategis dengan menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai usul inisiatif parlemen. Keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa 17+8 tuntutan publik perlahan-lahan semuanya terjawab secara nyata, sekaligus juga mencerminkan bagaimana keseriusan DPR dan pemerintah dalam mendengarkan serta menindaklanjuti seluruh aspirasi rakyat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,…
-
Oleh : Aditya Akbar )* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan penuh dalam menjawab aspirasi rakyat yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Salah satu buktinya tercermin jelas dalam langkah konkret menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda utama pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan kini diambil alih sebagai inisiatif DPR.…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 