Tidak Dikategorikan
-
Oleh: Oryza Alir Artha )* Era digital telah mentransformasi ekonomi global, dan Indonesia tidak terkecuali. Nilai ekonomi digital Tanah Air diperkirakan mencapai US$ 146 miliar pada 2025, dengan penerimaan pajak digital (termasuk PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah menembus Rp 34,91 triliun per Maret 2025. Tren ini membuka peluang besar bagi penerimaan negara, namun juga…
-
Oleh: Winna Nartya )* Ekonomi digital Indonesia tengah menapaki puncak pertumbuhan, dengan nilai diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar pada 2025. Namun tanpa kerangka perpajakan yang adaptif, potensi penerimaan dari sektor ini akan terbuang sia-sia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi baru yang memperjelas kewajiban pajak atas transaksi digital. Sebagai pendukung…
-
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini tidak hanya menandai tertib administrasi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendorong pemerataan ekonomi, kepastian hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional…
-
Oleh Jatmiko Surya )* Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga. Melalui program ini, negara tidak hanya mencatat dan menerbitkan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas aset yang…
-
Oleh: Rizky Mahardika *) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mempercepat proses legalisasi aset tanah di seluruh wilayah Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mengurangi potensi sengketa, serta mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya agraria. Sejak diluncurkan, PTSL menjadi bagian penting dari…
-
Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menekankan pentingnya memberi ruang penuh bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen. “Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum…
-
Pemerintah menegaskan sikapnya untuk tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada lembaga yang berwenang. “Pemerintah itu menghormati…
-
Oleh: Arman Mahendra* Pernyataan resmi dari Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan satu hal mendasar yang patut diapresiasi: penghormatan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan, termasuk ketika hal tersebut menyentuh nama tokoh penting pemerintahan. Dalam konteks persidangan kasus suap pengamanan situs judi online yang menyeret sejumlah nama, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie…
-
Oleh: Budi Rian Sitorus Langkah tegas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam menjatuhkan vonis terhadap mantan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak memberi ruang bagi perilaku koruptif, bahkan dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Azam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp250 juta,…
-
Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi kembali menunjukkan taringnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada mantan jaksa Kejari Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, yang terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit. Ketua Majelis Hakim, Sunoto, yang memimpin sidang putusan, menyatakan Azam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan…