Tidak Dikategorikan
-
Jakarta – Pemerintah terus membuktikan komitmennya melindungi petani dan konsumen dari praktik curang dalam distribusi pangan. Melalui langkah cepat dan terkoordinasi, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri bergerak menindak dugaan pengoplosan beras oleh oknum produsen yang merugikan petani dan rakyat kecil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi pelaku…
-
Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional kembali diuji oleh maraknya peredaran beras oplosan di berbagai daerah. Praktik curang ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kualitas distribusi pangan nasional. Temuan terbaru dari aparat penegak hukum mengungkap adanya sejumlah gudang di kawasan Jawa Tengah dan Jabodetabek yang diduga menjadi…
-
Oleh: Bara Winatha*) Kasus peredaran beras kemasan berlabel premium yang ternyata merupakan beras oplosan kini menjadi sorotan publik. Temuan ini menyesatkan konsumen dan sangat merugikan petani yang selama ini bekerja keras untuk menjaga kualitas hasil panen. Praktik tersebut mencederai upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkeadilan. Berbagai pihak menilai bahwa langkah pemerintah dalam…
-
Oleh : Nurman Utama Pemerintah tengah mengambil langkah serius dalam menangani kasus peredaran beras oplosan yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Isu ini mencuat setelah ditemukannya praktik oplosan beras kualitas rendah yang dikemas ulang dan dijual dengan label premium di pasaran. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga dinilai membahayakan ketahanan…
-
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial melalui distribusi bantuan sosial (bansos) yang merata dan tepat sasaran. Sepanjang semester pertama tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan penyaluran bansos sebesar Rp 20 triliun, mencakup berbagai program bantuan yang dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah di…
-
Jakarta – Rencana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) secara permanen bagi kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani menegaskan dukungannya terhadap kebijakan bansos berkelanjutan ini. Dukungan ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan…
-
Oleh: Dhita Karuniawati )* Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmennya terhadap penguatan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengambil langkah strategis untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) serta memperluas cakupan penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merespons tantangan sosial-ekonomi yang masih dihadapi masyarakat pascapandemi, ketidakpastian global,…
-
Oleh : Adi Hertanto )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh jutaan warga di seluruh penjuru negeri. Namun, di tengah upaya tersebut, tantangan dalam hal akurasi data penerima masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, langkah evaluasi menyeluruh terhadap distribusi penerima bansos yang saat ini…
-
Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan rencana penerapan pajak atas aktivitas ekonomi digital di media sosial, mulai tahun 2026. Kebijakan ini menargetkan pelaku usaha digital seperti kreator konten, influencer, hingga perusahaan asing penyedia layanan digital berbayar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara,…
-
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi perpajakan digital guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar pada tahun 2025, dan hal ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyusunan regulasi perpajakan digital yang adaptif dan progresif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli,…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 