Pemerintah
-
Oleh : Cesar Gunawan )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan mengganggu prinsip netralitas prajurit. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme prajurit tanpa melanggar supremasi sipil dalam sistem demokrasi…
-
Jabatan Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara diserahterimakan dari Wahju Prihandono kepada James Alexander Kaihatu. Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut tersebut dilaksanakan di Auditorium lantai 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, di Jakarta, Jumat, bersama pelantikan pejabat fungsional di lingkungan BPSDM Hukum. Acara ini berlangsung…
-
Oleh : Agung Priatna )* Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) mengatur masyarakat Indonesia agar tertib dan tidak melanggar hukum pidana. Selain itu, RUU ini juga mengutamakan eksistensi kehidupan beragama dan menempatkannya di posisi yang tinggi. Seseorang yang terbukti menistakan agama akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. RKUHP adalah RUU yang sedang populer karena ada berbagai perubahan di dalamnya.…
-
Oleh : Deka Prawira )* Penyaluran BLT BBM oleh Pemerintah dinilai tepat. Penyaluran BLT tersebut merupakan bagian dari kebijakan alih subsidi BBM yang bertujuan agar kelompok terdampak bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan dari subsidi BBM yang selama ini justru dikonsumsi masyarakat mampu. Penyesuaian harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah memang sejauh ini diproyeksikan supaya mampu mengurangi beban APBN. Pasalnya tidak sedikit APBN…
-
Sejauh ini APBN yang dikelola negara terus terbebani hingga sebesar Rp 502 triliun hanya untuk memberikan subsidi BBM, yang mana ternyata masih kurang tepat sasaran lantaran 70 persen dinikmati masyarakat mampu. Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa sempat terjadi prediksi yang kurang akurat terkait harga minyak. Sebelumnya harga minyak mentah diproyeksikan…
-
Jayapura – Tokoh Muda Papua Steve Mara mengatakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Hal tersebut dilakukan pemerintah agar dapat memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang diprioritaskan untuk menerima bantuan. Selain itu, salah satu alasan penyesuaian harga BBM adalah pemerintah mengalihkan penggunaan dana subsidi BBM ke penggunaan dana yang tepat…
-
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Beragam perangkat tersebut diyakini telah mampu meredam berbagai dampak kebijakan penyesuaian harga. Pengamat isu-isu strategis, Prof Imron Cotan menyampaikan bahwa dirinya meyakini kalau Pemerintah sudah memiliki perangkat yang kuat untuk menghadapi itu sejumlah dampak penyesuaian harga…
-
Oleh : Wahyu Abdillah )* Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuat untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Selain itu, RUU ini juga membuat keadilan dapat diaplikasikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) direvisi dan pasal-pasal dalam RKUHP diketahui oleh publik, maka akan menjadi salah satu topik hangat yang akan diperbincangkan.…
-
Oleh : Muhammad Zaki )* Lingkungan pendidikan harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman adanya penyebaran radikalisme dan juga intoleransi, karena akan sangat mengancam keutuhan dan stabilitas nasional. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan krusial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, karena akan menjadi bekal mereka ke depannya untuk menyongsong kehidupan di masyarakat. Maka dari…
-
Pemerintah telah menganggarkan Rp. 24,17 triliun sebagai dana bantalan sosial.Langkah mitigasi tersebut mendapat apresiasi banyak pihak sebagai bentuk kesiapan pemerintah hadapi dampak penyesuaian harga. Pengamat isu-isu strategis Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa pemerintah juga telah menargetkan sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah, termasuk juga ada sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, sebagian dana bantalan sosial…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 