Indonesia
-
JAKARTA – Akademisi Universitas Negeri Semarang yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud menilai rencana pemerintah melakukan penyesuaian harga bbm merupakan langkah yang diambil untuk tujuan kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat. Langkah ini melihat bahwa bbm bersubsidi yang penggunaannya masih banyak dinikmati oleh kalangan mampu. Hal tersebut dikatakannya di CNBC Indonesia dalam…
-
Salah satu aspek kebijakan negara yang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah mengutamakan prinsip kemaslahatan umat. Maka dari itu menurut Wakil Ketua UmumMajelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Marsudi Syuhud, sangat penting adanya penyesuaian harga Bakar Minyak (BBM). Sejauh ini memang terjadi pro dan kontra mengenai kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM)…
-
“Saya melihat rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi adalah langkah yang tepat. Tujuannya, guna mengurangi beban anggaran negara dan akan berdampak baik bagi stabilitas ekonomi nasional”, ujar Tulus.Berdasarkan data yang diperolehnya, pemerintah tahun ini telah mengalokasikan sekitar Rp 502 triliun untuk subsidi energi dengan komposisi paling besar untuk BBM. Sementara, harga minyak dunia terus…
-
Penyesuaian harga BBM subsidi perlu segera dilakukan oleh Pemerintah guna mencegah dampak yang lebih fatal. Salah satu pengamat ekonomi menyatakan bahwa penundaan tersebut akan semakin membuat ekspektasi inflasi masyarakat semakin melambung dan bisa berlipat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia ternyata terus mengalami tekanan, hal tersebut tercermin dari konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat…
-
Angka subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan Pemerintah saat ini bernilai fantastis. Jumlah subsidi BBM tersebut saat ini sudah mencapai Rp. 502 triliun dari yang awalnya sekitar Rp. 170 triliun. Besarnya dana subsidi BBM membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin berat dan cenderung tidak stabil. Padahal diperlukan stabilitas perekonomian agar berbagai program…
-
Untuk bisa mencapai resiliensi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal negara, maka diperlukan penyesuaian harga BBM subsidi serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat. Konsumsi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sangatlah banyak. Kebutuhan tersebut terus melonjak setelah masyarakat memerlukan relaksasi mobilitas setelah terdampak pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Alhasil, kebutuhan…
-
JAKARTA – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten Jayapura Papua Albert Yoku mengatakan, upaya pemerintah dalam menindak Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) sudah benar. Ia menyatakan sangat mendukung langkah pemerintah terkait KSTP. “Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah preventif untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan KSTP,” kata Albert dalam dialog di radio Elshinta, Sabtu (27 Agustus…
-
JAKARTA – Indonesia cukup berhasil dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah yang efektif, dan adanya kolaborasi antar elemen masyarakat membuat Indonesia dapat mengendalikan Covid-19, meskipun ada varian baru, terutama dengan temuan virus Omicron subvarian baru, yaitu BA.4 dan BA.5. Hal tersebut patut diapresiasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru…
-
Oleh : Rebecca Marian )* Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua, namun akan menjadi aneh jika kebijakan ini justru ada yang menolaknya dan bahkan memprovokasi masyarakat di Papua untuk menolak kebijakan otsus dan DOB. Dalam Otsus sendiri terdapat empat program prioritas yang memacu…
-
Oleh : Rebecca Marian )* Otonomi khusus (Otsus) adalah cara pemerintah untuk memajukan Papua. Dengan adanya program tersebut, masyarakat Papua diharapkan dapat seoptimal mungkin membangun dan memajukan wilayah dalam bingkai NKRI. Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah bertekad untuk membangun Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Papua. Pembangunan harus diratakan karena menjadi amanat Pancasila, dan…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 