Ekonomi
-
Oleh : Firdaus )* Pemerintah tengah merancang sebuah konsep omnibus law yang berfungsi untuk memangkas kendala birokrasi di sektor investasi. Skema omnibus law dapat digunakan untuk menderegulasi demi menghindari tumpang tindih dan mewujudkan efisiensi dalam implementasi kebijakan. Tercatat dari tahun 2014 sampai November 2019, telah lahir 10.180 regulasi yang diterbitkan. Regulasi tersebut terdiri dari 131…
-
Oleh :Muhammad Zaki )* Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Masyarakat pun mengapresasi RUU Cipta Kerja yang dianggap menjadi terobosan untuk menarik investasi dan memperluas kesempatan kerja. Sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19 rupanya menjadi hal yang nyata nlowongan kerja memang menyusut. Hal ini terlihat dari jumlah iklan lowongan pada bulan Januari…
-
Oleh : Ade Istianah )* Banyaknya tumpang tindih regulasi dari pusat hingga daerah membuat pemerintah merancang formulasi omnibus law yang diharapkan dapat mengefisiensi peraturan agar permasalahan terkait sulitnya regulasi dan sulitnya investasi masuk jauh lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Sistem Omnibus Law yang memungkinkan 74 Undang-undang terkait dibahas menjadi 1 payung hukum,…
-
Oleh : Made Raditya )* Para pegawai bisa hidup layak karena memiliki gaji di atas upah minimum kota. Namun sayang kadang ada perusahaan yang curang dan membayar di bawah ketentuan. RUU Cipta Kerja hadir untuk meluruskannya. Serta memberi fasilitas lain untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai, dengan bonus tahunan dan uang lembur. Tekanan hidup apalagi jika…
-
Oleh : Ahmad Pahlevi )* Semua Pemerintahan di seluruh dunia saat ini tengah berjuang untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Masyarakat pun mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang saat ini telah optimal dalam menangani Covid-19. 6 bulan sudah Pandemi Covid-19 melanda negara-negara di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Dampak dari pandemi ini juga merubah perilaku kesehatan dan…
-
Oleh : Zakaria )* Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan segera disahkan dan banyak pihak yang menantinya. Rancangan Undang-Undang ini bisa meminimalisir potensi korupsi, karena membabat habis birokrasi yang bertele-tele. Korupsi legislasi tidak bisa terjadi. Pengawasannya sekarang juga jauh lebih ketat. Korupsi yang kadang disertai dengan kolusi dan nepotisme masih terjadi walau persentasenya kecil, karena…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 