rinitimur
-
Jakarta – Ajakan untuk turun ke jalan pada 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang disebarkan oleh kelompok menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Isu ini dikaitkan dengan polemik mengenai tunjangan DPR, namun banyak pihak menilai aksi tersebut tidak jelas arah dan pertanggungjawabannya sehingga rawan ditunggangi…
-
Oleh : Arya Pradipta )* Pemerintah kembali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan produktif. Dalam penyaluran bansos untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pemerintah mengingatkan agar dana yang diberikan tidak dipakai untuk aktivitas yang merugikan, khususnya perjudian daring yang marak menjebak masyarakat. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menekankan bahwa…
-
Oleh: Febri Muhammad Ikhwan )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Diluncurkan pada Juli 2025, program ini telah membentuk lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, menjadi langkah strategis bersejarah dalam mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa. Kehadiran KDMP/KKMP tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,…
-
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menetapkan aturan teknis pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini mengatur secara rinci mekanisme persetujuan pembiayaan koperasi desa, termasuk tata cara pengajuan pinjaman, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9…
-
Oleh: Ferdiansyah Putra Dewa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program nasional yang menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia. Program ini dibangun dengan tujuan agar koperasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui tiga kluster utama konsumsi, produksi/distribusi, dan pembiayaan koperasi diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok murah, memperpendek rantai distribusi, serta memberi pinjaman lunak yang…
-
Jakarta – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia masih menyisakan sorotan publik. Di tengah gegap gempita perayaan, muncul fenomena pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak yang sempat viral di media sosial. Tindakan itu bahkan dilakukan berdampingan, dan dalam beberapa kasus, menggantikan posisi Bendera Merah Putih. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan luas karena dianggap…
-
Oleh: Larissa Melani )* Momentum Kemerdekaan di bulan Agustus selalu menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali rasa cinta tanah air, utamanya saat HUT RI ke-80 17 Agustus 2025. Merah Putih, yang dikibarkan dengan penuh khidmat di seluruh penjuru negeri, bukan sekadar selembar kain, melainkan simbol persatuan, pengorbanan, dan kedaulatan bangsa. Namun, sejak menjelang perayaan HUT…
-
Oleh: Raka Pratama )* Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Merah Putih yang berkibar di setiap sudut negeri adalah simbol kedaulatan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Namun, beberapa waktu terakhir muncul fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak ala bajak laut yang populer dari budaya populer…
-
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan lebih efisien dibandingkan penyediaan rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA). “Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA…
-
Jakarta – Polemik soal pemberian tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat setelah muncul informasi bahwa setiap anggota DPR bakal menerima kompensasi sebesar Rp50 juta per bulan. Namun, pimpinan dan pejabat DPR menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk kenaikan gaji, melainkan langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR,…
MinahasaTopics_Sulawesi Utara 